Gresik, metropantura id
Pungutan biaya sekolah berbentuk SPP yang dilakukan SMA Negeri 1 Gresik menuai polemik. Sejumlah wali murid mendatangi sekolah yang berlokasi di Jalan Arif Rahman Hakim, Gresik itu untuk memprotes kebijakan tersebut, Senin (23/5/2022).
Kedatangan wali murid yang didampingi Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri ditemui Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik Syafaul Anam.
Para wali murid beralasan, sesuai kebijakan Gubernur Jatim sekolah tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apapun.
“Jadi saat ini sekolah mau menggelar rekreasi. Anak saya mau bayar tidak boleh kalau tidak lunas SPP,” ujar Budi salah satu wali murid.
Pihaknya mempertanyakan kebijakan SPP tersebut. Padahal Gubernur sudah berulangkali menyampaikan tidak ada SPP di sekolah.
“Tapi tadi pak kepsek bilang semua sekolah SMAN di Gresik melakukan hal yang sama. Saya setiap bulan ditarik Rp 250 ribu,” terangnya.
Menurut dia, terkait SPP anaknya sebelumnya juga hampir tidak diperbolehkan ikut ujian. “Saya datangi sekolah. Saya marah-marah dan akhirnya dibolehkan ikut ujian,” ungkap dia.
Ditambahkan, ada sekitar 20 wali murid yang keberatan atas pumgutan SPP ini. Namun, mereka tidak berani protes.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri mengatakan persoalan ini muncul karena kebijakan yang dilakukan tidak tertulis. Kepsek hanya menyampaikan secara lisan. “Ternyata di lapangan berbeda dengan imbauan kepsek,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik Syafaul Anam membantah protes wali murid. Pihaknya memastikan tidak ada kewajiban melunasi SPP untuk bisa ikut rekreasi.
“Saya akui memang ada SPP untuk PMP dan biaya personal siswa. Untuk PMP Rp 140 ribu dan personal Rp 110 ribu. Tapi bagi yang tidak mampu kami tidak memaksa,” terangnya.
Terkait SPP ini merupakan kesepakatan komite. Bahkan, pihaknya menyebut uang SPP dikelola oleh komite bukan sekolah. “Itukan kesepakatan komite. Bagi yang tidak mampu ada yang tidak bayar sama sekali,” imbuhnya.(sgg)
