Gresik, metropantura.id
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Wongso Negoro menyampaikan, komisinya mendorong Pemkab Gresik masuknya investasi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebab, dengan banyaknya industri atau aktivitas perekonomian masuk di Gresik akan berbuah terhadap Pendapatan Daerah (PD).
“Dalam menjalankan kerja-kerja pengawasan Komisi II intens mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemkab Gresik untuk terus menggeliatkan investasi sehingga berdampak masuknya PAD,” ujar Wongso.
Disebutkan Wongso, investasi di Kabupaten Gresik setiap tahun menunjukan tren kenaikan. Bahkan, invsatasi di Gresik menempati rangking pertama dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Saya contohkan investasi tahun 2024 di Gresik mencapai Rp 37,91 triliun, tertinggi se-Jawa Timur dari 38 kabupaten dan kota,” tandasnya.
Lebih jauh Wongso menyampaikan, PAD merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, Komisi II memiliki konsen besar untuk terus mengawal perkembangan masuknya PAD.
Komisi II lata Wongso sudah melakukan hearing dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan.dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk menanyakan progres pendapatan dari OPD penghasil pada triwulan pertama (Januari-Maret) tahun 2025
“Kami pertanyakan ke BPPKAD Pendapatan Daerah (PD) yang telah masuk baik dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan pendapatan lain-lain yang sah,” tandasnya.
Dikatakan Wongso, pada APBD 2025 target PAD yang dipatok mencapai Rp 1,544 triliun. Hingga 31 Maret sudah masukRp 328,478 miliar atau 21,3 presen. Sementara dana transfer Rp 2,303 triliun. Dari target itu hingga 31 Maret sudah masuk Rp 658, 526 miliar atau 28,6 persen. Adapun pendapatan lain-lain yang sah ditarget nol tapi hingga 31 Maret ada realisasi Rp 50.000.000 atau 0,0 persen.
“Cukup bagus capain target pendapatan di triwulan pertama,” tutur anggota Fraksi Golkar ini.
Lebih jauh Wongso menyampaikan, dari target PD yang telah masuk, digunakan untuk pembiayaan sejumlah kegiatan. Antara lain, belanja operasional yang telah ditetapkan Rp 2,616 triliun hingga 31 April realisasi Rp 412,200 miliar atau 15,8 persen. Belanja modal yang ditetapkan Rp 420,515 miliar, hingga 31 Maret realisasi Rp 8,064 miliar atau 1,9 persen.
Kemudian, Belanja tidak terduga yang ditetapkan Rp 20 miliar, hingga 31 Maret terealisasi nol. Belanja tranfer yang ditetapkan Rp 786,260 miluar, hingga 31 Maret terealisasi Rp 229,539 miliar atau 29,2 persen.
Wongso menambahkan, komisinya terus mendorong BPPKAD, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub) dan OPD penghasil lain yang mendapatkan tugas pendapatan agar meningkatkan kinerja penpadatan.
“Mengapa? Sebab, kebutuhan pembiayaan program yand dibutuhkan masih sangat besar di kurun waktu sekitar 7 bulan ini,” pingkas Wongso.(sgg)
