Gresik, metropantura.id
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik menerima audiensi dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gresik di Kantor Bawaslu Gresik, Rabu (25/2/2026). Pertemuan ini membahas penguatan pengawasan partisipatif pada masa non tahapan pemilu.
Audiensi dihadiri Anggota Bawaslu Gresik Robbah Khunaifih dan Rozikin, Plt. Kepala Sekretariat Andhika Wijaya, Kasubbag Administrasi Trimuda Ancas Wicaksono, serta Ketua HMI Cabang Gresik Roisyah Zulianti beserta jajaran.
Robbah Khunaifih mengapresiasi kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai audiensi pertama HMI ke Kantor Bawaslu Gresik. Ia berharap pertemuan ini menjadi awal penguatan sinergi.
“Terima kasih atas perhatian teman-teman HMI. Semoga kolaborasi dan komunikasi ke depan semakin baik, termasuk dalam memahami kerja Bawaslu di masa non tahapan,” ujarnya.
Ketua HMI Cabang Gresik, Roisyah Zulianti, menegaskan pentingnya pengawasan partisipatif di luar tahapan pemilu. Menurutnya, non tahapan bukan berarti tanpa pengawasan.
“Mahasiswa ingin turut andil dalam pengawasan partisipatif, baik pencegahan maupun penindakan. Isu netralitas ASN dan kualitas data pemilih menjadi hal krusial, karena pemilu yang berkualitas harus ditopang data yang akurat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Rozikin menjelaskan bahwa pengawasan non tahapan tetap berjalan, terutama dalam pemutakhiran data pemilih dan pengawasan netralitas ASN. Ia menyebut persoalan data pemilih kerap dinamis, termasuk data warga yang telah meninggal namun belum tercatat secara administratif.
Menurutnya, Bawaslu bersama KPU melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan berkoordinasi dengan Dukcapil. Selain itu, Bawaslu juga melakukan uji petik data pemilih serta membuka ruang partisipasi publik melalui wadah pegiat publik.
“Kolaborasi dengan HMI bisa diwujudkan melalui pendidikan politik dan penguatan pengawasan partisipatif,” tambahnya.
Audiensi berlangsung hangat dan konstruktif, kemudian ditutup dengan buka puasa bersama sebagai simbol penguatan sinergi dalam menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Gresik. (dth)
