Bojonegoro, metropantura.id
Pemkab Bojonegoro melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menetapkan dan me-launching Data Mandiri Kemiskinan Daerah (Damisda), Kamis (10/11/2022) di Ruang Angling Dharmo. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, penetapan Damisda ini berbasis By Name By Address (BNBA).
Hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/3125.1/KEP/412.302/2022 tentang Penetapan Perangkingan Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebesar 58.979 KK atau 166.521 jiwa
Pelaksanaan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Program Kerja. Serta Rencana Aksi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/359/KEP/412.013/2022 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (TKPK) Bojonegoro Tahun 2021-2023.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah yang kali ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah membacakan sambutan Bupati Anna yang menyampaikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen bahwa penanganan kemiskinan menjadi salah satu isu utama yang harus ditangani. Termasuk target Bapak Presiden Joko Widodo yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Kami selalu mendorong agar verifikasi dan validasi data yang ada di lapangan mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke kabupaten harus senantiasa dilaksanakan,” ujarnya.
Damisda bertujuan agar intervensi penanganan program kemiskinan tepat guna, tepat sasaran dan benar-benar diberikan pada masyarakat miskin yang membutuhkan. Pihaknya menjelaskan ada tiga pilar penanganan kemiskinan.
Pilar pertama menurunkan beban pengeluaran melalui Program BPNTD, Aladin, bansos, sanduk, dan beasiswa. Pilar kedua pengentasan kemiskinan melalui Program Petani Mandiri, pemberian kredit usaha mikro dan ultra mikro melalui KPP. Pilar ketiga meningkatkan konektivitas wilayah dengan berbagai program infrastruktur dan layanan dasar seperti Program BKD untuk jalan, jembatan, dan listrik bagi masyarakat miskin.
“Harapan kami agar program-program pengentasan kemiskinan baik yang sifatnya pengurangan beban hidup, peningkatan pendapatan dan usaha pemberdayaan bisa dikawal dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Bupati, sebagaimana disampaikan Sekda, juga mendorong agar semua pihak bisa berkontribusi aktif dan mampu memberi saran masukan yang positif bagi perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menjelaskan, salah satu kendala dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah belum tersedianya data yang lengkap, akurat, mudah diakses serta diperbarui secara berkala.
“Guna mengatasi kendala tersebut, Pemkab Bojonegoro membuat terobosan dengan melibatkan seluruh desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data mandiri kemiskinan daerah dengan metode sensus,” jelasnya.
Anwar mengatakan, selain itu kegiatan ini juga melakukan sharing data dengan BPS sebagai bagian dari sinergitas bersama. Karena Pemkab berharap Damisda bisa menjadi referensi dalam pendataan kemiskinan yang dilakukan BPS.
Selanjutnya, dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima Damisda dari Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro kepada Kepala BPS Bojonegoro. Selain itu juga penyerahan bantuan program kemiskinan secara simbolis kepada delapan (8) orang dan sesi diskusi.
Kegiatan ini dirangkum dalam Rapat Koordinasi Penguatan Strategi Penanganan Kemiskinan Berbasis Data Mandiri Kemiskinan Daerah bagi Tim Sensus Masyarakat Miskin Daerah. Acara menghadirkan tiga narasumber, yakni Edi Safrijal, S.Sos. M.I.Kom selaku Spesialis Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah Unit Advokasi Daerah TNP2K Set Wapres RI ; Widaryatmo, S.ST, M.Si selaku JFP Madya Koordinator Bidang Data dan Analisa Kemiskinan Bappenas ; dan Yusuf Ardyasana JFT Ahli Muda Sub Koordinator Kesra Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Hadir pula dalam kegiatan ini seluruh anggota TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan), akademisi, NGO, swasta, Camat dan perwakilan Kepala Desa.(red).
