Bojonegoro, metropantura.id
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) melakukan pertemuan dengan warga Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo di Ruang Tribuana Tungga Dewi Gedung Pemkab Lama, Rabu (17/5/2023).
Pertemuan ini penting mengingat proyek strategis nasional Bendungan Karangnongko melibatkan banyak pihak dan bermanfaat untuk empat kabupaten.
Pertemuan dihadiri oleh Bupati Bojonegoro, Pimpinan DPRD Bojonegoro, Kepala OPD terkait, Camat Margomulyo dan warga Desa Ngelo.
Dalam pertemuan bersama, Ketua Forum Masyarakat Desa Ngelo Bersatu, Sugiyanto menyampaikan Desa Ngelo secara prinsip tidak menolak pembangunan Bendungan Karangnongko sebagai bentuk dukungan proyek strategis nasional (PSN) yang ingin menyejahterakan masyarakat. Namun pihaknya menyampaikan ada beberapa poin usulan.
Salah satunya, proses tahapan pembebasan lahan harus dilakukan secara transparan, tidak ada tekanan dan intimidasi dari semua pihak yang berkepentingan dengan menjunjung sila kelima Pancasila. Poin lainnya menyebutkan terkait relokasi hingga penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menampung aspirasi warga untuk bahan pertimbangan selanjutnya.
Dalam kesempatan ini, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah menyampaikan, pembebasan lahan menjadi tugas dan fungsi pemerintah pusat. “Kami hanya menyiapkan anggaran, teknisnya ada di provinsi termasuk DPRD Provinsi. Pemkab mempersiapkan karena wilayahnya masuk dalam teritorial Kabupaten Bojonegoro,” ungkapnya.
Bupati menambahkan, Pemkab Bojonegoro telah berupaya dengan Kementrian PU PR, Bupati Blora dan stakeholder terkait melalui peretemuan. Pemkab telah melakukan progres lebih awal untuk adanya penggunaan anggaran tersebut. Akan tetapi Kementerian PU PR menolak dengan berbagai pertimbangan.
“Pemkab Bojonegoro justru tidak ingin bobol desa karena kami ingin di saat bendungannya jadi, di sana ada punggung ekonomi baru. Jika direlokasi jauh tapi apa manfaatnya jika tidak ada air mengalir di sekitar sana. Justru itu yang kami khawatirkan,” tambah Bupati.
Bupati Anna mengilustrasikan beberapa lokasi bendungan yang sudah ada, perekonomian warga sekitar menjadi bagus. Masyarakat bisa tumbuh kembang disekitar bendungan. Bahkan Pemkab sudah ada konsep dengan BBWS. Diharapkan masyarakat Desa Ngelo mempunyai semangat yang sama.
“Target tahun ini bisa groundbreaking. September sudah clear karena anggaran sudah ada,” harap Bupati.
Bupati Anna juga berpesan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi. Dengan pertemuan ini, menjadi salah satu langkah agar tidak terjadi miskomunikasi. Sebab dengan adanya Bendungan Karangnongko, manfaatnya juga terjamin pasti.
“Di kementerian sudah kami usulkan, maka Izinkan tim untuk mengukur. Jika ada kekurangan masih bisa ditambahkan,” tandasnya.
Nantinya setelah pengukuran, akan ada perhitungan. Bupati Anna menyarankan jika ada kandang sapi atau pohon jangan dipindahkan karena ada nilai di sana. Pemkab akan mengawal appraisal sebanyak mungkin. Jika ada item yang kurang bisa diusulkan saat penghitungan objek.
Bupati Anna berharap, dengan adanya PSN Bendungan Karangnongko ini semakin membuka dan menguatkan seluruh pihak. Baik pemerintah provinsi dan pemerintah daerah khususnya Pemkab Bojonegoro sangat memikirkan warga desa terdampak. Sebab PSN ini salah satu proyek untuk kesejahteraan masyarakat.(*/red)
