Gresik, metropantura.id
Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor pariwisata. Upaya ini dilakukan melalui Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi pengelola produk destinasi wisata. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 8-9 April 2026, di Hotel Horison Gresik.
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparekrafbudpora) ini dibuka oleh Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif.
Pelaksanaan kegiatan ini berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Lebih lanjut, pelatihan dan sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola wisata sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor pariwisata. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk pembinaan Pemerintah Kabupaten Gresik bagi pengelola wisata yang dikelola pemerintah daerah, desa, maupun masyarakat, sekaligus sebagai bagian dari penguatan program pemasaran pariwisata.
Sebanyak 20 peserta mengikuti kegiatan ini, yang berasal dari berbagai pengelola destinasi wisata di Kabupaten Gresik, mulai dari pengelola wisata GUS di Balongpanggang, Museum Sunan Giri, Museum Kanjeng Sepuh Sidayu, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), hingga desa wisata.
Sementara itu, dalam arahannya, Wabup Alif menekankan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Ia mengingatkan bahwa sertifikasi kompetensi bukan sekadar formalitas, melainkan investasi jangka panjang bagi pengembangan karier di sektor pariwisata.
“Serap ilmu selama dua hari ini sebaik-baiknya. Sertifikat ini bukan hanya berguna untuk hari ini, tetapi bisa membuka peluang lebih besar di masa depan,” ujar Wabup Alif.
Pada kesempatan yang sama, Wabup Alif menyoroti bahwa kunci utama keberhasilan dalam pengelolaan destinasi wisata tidak hanya terletak pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kemampuan memanajemen diri. Menurutnya, pengelola wisata harus mampu menjaga integritas, profesionalitas, serta memahami bahwa destinasi yang dikelola merupakan aset bersama, baik milik pemerintah daerah, desa, maupun masyarakat.
“Kalau manajemen diri tidak kuat, maka potensi wisata yang sudah baik bisa runtuh. Tantangan terbesar bukan hanya mengelola destinasi, tetapi mengelola diri sendiri,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sertifikasi kompetensi menjadi nilai tambah penting dalam dunia kerja. Di tengah persaingan yang semakin ketat, tenaga kerja yang memiliki sertifikat akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang, termasuk menduduki posisi strategis dalam pengelolaan destinasi wisata.
Selain itu, Wabup Alif mendorong peserta untuk terus belajar dan melakukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan, termasuk dengan membandingkan praktik pengelolaan di berbagai destinasi lain.
“Setelah memahami teori dan praktik di tempat sendiri, ke depan harus berani belajar dari tempat lain. Dari situ kita bisa menemukan solusi atas berbagai persoalan di lapangan,” tambahnya.(*/sgg)
