Gresik, metropantura.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Inspektorat melaksanakan supervisi dan desk tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Upaya ini bertujuan menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Gresik dan Wakil Bupati Gresik, Sekretaris Daerah, perwakilan BPK Jawa Timur, para kepala OPD, camat, serta pejabat di lingkungan Pemkab Gresik.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Pemantauan BPK, telah mencapai 88%.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menyampaikan apresiasinya kepada perwakilan BPK Jawa Timur atas pendampingan yang terus diberikan dalam upaya mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik.
“Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah harapan kita bersama. Kami bersyukur, BPK Jatim selama ini turut mengawal Pemkab dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujar Gus Yani.
Lebih lanjut, Gus Yani menginstruksikan kepada seluruh kepala dinas, camat, dan kepala bagian untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHP BPK.
“Saya minta agar dilakukan percepatan dalam pemenuhan dokumen yang diminta Inspektorat, terkait dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Kepala OPD, camat, dan pejabat lainnya wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai langkah konkret yang telah diambil,” tegasnya.
Sebagai informasi, BPK secara rutin menerbitkan LHP setiap tahunnya, yang berisi berbagai temuan serta rekomendasi kepada entitas pengelola keuangan negara.
Rekomendasi dari BPK ini menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan pembenahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (*/sgg)
