Gresik, metropantura.id
Polres Gresik menggelar diskusi bersama pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Gresik guna memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah perairan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SAR Polres Gresik, Kamis (18/12/2025), dan dipimpin langsung Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu.
Dalam kegiatan itu turut hadir Wakapolres Gresik Kompol Shabda Purusha Putra, Kasat Polairud AKP I Nyoman Ardita, Kasat Intelkam Iptu Bagas Indra Wicaksana, Ketua HNSI Kabupaten Gresik Samaun, serta 15 Ketua Rukun Nelayan dari berbagai wilayah pesisir.
Kapolres Gresik menegaskan peran strategis nelayan sebagai pilar ketahanan pangan sekaligus penjaga stabilitas nasional, khususnya di wilayah perairan.
Ia mengajak para nelayan untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan laut serta tidak ragu melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu Kamtibmas.
“Nelayan adalah mitra strategis Polri. Silaturahmi seperti ini menjadi kunci agar koordinasi di lapangan berjalan lancar. Jika ada persoalan, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti bersama,” ujar AKBP Rovan.
Sementara itu, Ketua HNSI Kabupaten Gresik, Samaun, menyambut baik inisiatif Polres Gresik. Menurutnya, kehadiran Polri sangat dibutuhkan sebagai pembimbing dan pengayom bagi nelayan yang tersebar di enam kecamatan wilayah pesisir, terutama dalam menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari perwakilan nelayan. Sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari kasus pencurian alat tangkap di wilayah Ujungpangkah, konflik pemanfaatan kawasan pesisir, hingga kekhawatiran nelayan terkait pemanggilan kepolisian dalam sejumlah persoalan hukum.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Gresik memperkenalkan inovasi layanan pelaporan cepat berbasis media sosial bertajuk “CAK ROMA”. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan aduan secara mudah dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
“Silakan manfaatkan CAK ROMA. Kami pastikan privasi pelapor aman. Bahkan jika ada kinerja anggota yang dirasa kurang maksimal atau proses pemeriksaan yang merugikan masyarakat, laporkan melalui kanal tersebut,” tegasnya.
Terkait keluhan dugaan diskriminasi pengambilan solar subsidi di wilayah perbatasan Lamongan – Gresik yang disampaikan Bagian Hukum HNSI, Masyuri, Kapolres Gresik langsung menginstruksikan Kasat Polairud untuk berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas guna mencari solusi yang adil bagi nelayan lokal.
Di akhir kegiatan, AKBP Rovan menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan melalui program Jumat Curhat. Ia meminta jajaran Satpolairud lebih aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi nelayan sekaligus memberikan pemahaman hukum secara humanis.
“Manfaatkan Jumat Curhat untuk mendengar langsung keluhan nelayan. Setiap sosialisasi hukum harus disampaikan dengan jelas agar tidak menimbulkan ketakutan di masyarakat,” pungkasnya.(*/Sgg)
