Bojonegoro, metropantura.id
Sebuah aksi demo yang menyertakan anak-anak di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menuai keprihatinan dari Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah.
Demo dilakukan oleh puluhan Wali Murid dari SDN Sumberejo III dan SDN Megale I di gedung DPRD dan kantor Dinas Pendidikan.
Bahkan, terkesan adanya pembiaran oleh Wakil Ketua DPRD, Sukur Prianto yang menemui para demonstran meski aksi tersebut mengajak anak-anak. Pihaknya yakin, jika anak-anak tersebut tidak memahami apa yang sudah di skenario-kan melalui aksi demo ini.
“Saya merasa sangat prihatin dengan aksi demo yang menyertakan anak-anak. Apalagi, kalimat yang diteriakkan melalui video yang beredar di medsos kurang senonoh dan ini dapat merusak karakter anak-anak,” tegas Bupati Anna, Jumat (21/7/2023).
Menurutnya, dengan adanya anak-anak dalam aksi demo adalah langkah terlalu offside. Masih banyak kebijakan Pemkab lainnya yang bisa dikawal itupun bisa disampaikan dengan cara yang santun.
“Bolehlah kita berpolitik, tapi membangun citra dengan cara yang lebih santun, tanpa mengorbankan masa depan anak-anak kan bisa. Kasihan anak-anak dieksploitasi seperti ini,” tegasnya.
Bupati Anna menegaskan, bahwa kebijakan merger telah diambil secara rasional karena sudah menghitung kebutuhan guru terlebih disetiap desa terdapat sekolah dasar sementara kebutuhan guru sangat terbatas. Tidak hanya itu, bahkan dibelakang sekolah terdapat tempat karaoke yang tentu bisa memberi pengaruh buruk.
“Setiap sekolah ada 1 sampai 6 kelas dan terpenuhi 6 guru, 1 kepala sekolah, 1 guru pendidikan agama islam, dan 1 guru olah raga. Total itu harus 9 orang,” tegasnya.
Dalam konteks kebijakan merger tersebut, tanggal 17-18 Juli 2023 kemarin menjadi momen penting karena dilakukan proses penerimaan murid baru di sekolah-sekolah yang terlibat.
Namun, karena tanggal 18 merupakan hari libur, pihaknya mengirimkan Dinas Pendidikan agar membawa kendaraan untuk menjemput para murid tapi besoknya malah diajak demonstrasi.
Eksploitasi anak-anak dalam demonstrasi ini sangat disayangkan, terlebih lagi anak-anak yang harus absen dari sekolah selama seminggu.
“Apa yang menjadi tujuan dari aksi tersebut? Apakah mereka sengaja ingin merusak karakter anak-anak dengan cara seperti ini?,” tandasnya.
Sekedar diketahui, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan serangkaian merger sekolah.
Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa pertimbangan penting, seperti jumlah murid yang sangat sedikit, rasio guru yang tidak seimbang, dan jarak yang sangat dekat antara sekolah-sekolah terkait.
Sebanyak 11 atau 13 sekolah telah menjalani proses merger sejak satu tahun yang lalu. Keputusan ini telah melalui proses yang sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan dalam sistem pendidikan.
Salah satu alasan utama di balik merger ini adalah jumlah murid yang sangat sedikit di beberapa sekolah.(*/red)
