Gresik, metropantura.id
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) secara serentak. Kabupaten Gresik menjadi salah satu daerah bersama kabupaten/kota lain, dengan pelaksanaan terpusat di Desa Mojotengah, Kecamatan Menganti.
Kegiatan yang juga dirangkai dengan penyerahan sertifikat wakaf dan sertifikat Barang Milik Negara (BMN) Pemerintah Daerah ini menjadi langkah awal pembentukan desa binaan untuk mewujudkan Gresik Lengkap, sekaligus mendukung target nasional “Jawa Timur Lengkap 2027.”
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menyampaikan bahwa GEMAPATAS bukan sekadar kegiatan menancapkan patok di tanah, tetapi simbol hadirnya negara dalam menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
“Melalui patok yang kokoh berdiri, kita menegaskan hak, tanggung jawab, dan batas kepemilikan yang sah di mata hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepastian hukum atas tanah merupakan pilar utama kemakmuran rakyat. Banyak sengketa sosial, penyerobotan lahan, dan tumpang tindih kepemilikan bermula dari ketidakjelasan batas tanah. Karena itu, GEMAPATAS menjadi ajakan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemasangan tanda batas tanah secara serentak di seluruh Gresik.
“Langkah ini bukan hanya mencegah sengketa, tetapi juga mempercepat pendaftaran tanah melalui program PTSL sebagai bagian dari target Gresik Lengkap, Jawa Timur Lengkap, dan Indonesia Lengkap,” tambahnya.
Wabup Alif juga menyampaikan capaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Gresik yang terus menunjukkan progres menggembirakan. Pada Tahun 2023, PSL dilaksanakan di 20 desa di 5 kecamatan, dengan target 15.500 bidang tanah dan terealisasi 100%. Tahun 2024, PTSL Gresik Menjangkau 18 desa di 4 kecamatan, dengan target 6.000 bidang tanah dan juga terealisasi seluruhnya.
Kedepannya, tahun 2026 BPN Gresik menargetkan 16 desa di 4 kecamatan, dengan total 5.000 hektare bidang tanah dan 3.000 sertifikat akan diterbitkan.
“Kita berharap gerakan ini dapat mempercepat terwujudnya Gresik Lengkap, sekaligus menjadi bagian dari sinergi besar menuju Jawa Timur Lengkap 2027,” ungkapnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, menjelaskan bahwa secara nasional GEMAPATAS menjadi langkah awal untuk mengurai akar persoalan pertanahan dari hulu.
“Di Jawa Timur terdapat sekitar 21 juta bidang tanah, dan 5,2 juta di antaranya belum bersertifikat. Tahun 2026 kami menargetkan penerbitan 513.900 sertifikat di seluruh kabupaten/kota,” ungkapnya.
Asep menegaskan bahwa gerakan GEMAPATAS akan memperkuat data fisik pertanahan melalui pemasangan patok batas.
“Melalui patok batas, kita ingin meminimalisir konflik dan meningkatkan kualitas produk pertanahan. Tahun depan akan dipasang 1,8 juta patok di 638 desa dan 319 kecamatan untuk menyongsong program strategis nasional,” ujarnya.
Senada, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Rarif Setiawan, menyebut bahwa gerakan ini memiliki nilai lebih bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kabupaten Gresik merupakan daerah dengan tingkat investasi tinggi. Kejelasan batas tanah menjadi faktor penting yang menentukan kepastian hukum dan kenyamanan investor untuk menanamkan modalnya,” jelasnya.
Menurutnya, GEMAPATAS adalah kesempatan nyata untuk menegaskan kesepakatan bersama atas batas-batas tanah serta memberikan manfaat hukum, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat Gresik. (*/sgg)
