Jakarta, metropantura.id
Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, S.I.Kom., M.IP, dalam sepuluh quick wins Pemerintah saat ini, menyoroti perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) harus tetap berpijak pada nilai-nilai perjuangan dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ke IPB University dalam rangka pembahasan implementasi AI untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Nila Yani menyoroti kondisi ribuan nelayan kecil di wilayah pesisir yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Mereka menghadapi cuaca ekstrem, tingginya biaya operasional melaut, serta fluktuasi hasil tangkapan, namun sering kali tertinggal dalam arus transformasi teknologi.
“Bagi kami di PDI Perjuangan, teknologi bukan tujuan akhir. Teknologi adalah alat perjuangan. Artificial Intelligence harus hadir sebagai alat pembebasan rakyat, bukan justru menciptakan kesenjangan baru yang menjauhkan nelayan kecil dari kesejahteraan,” tegas Nila Yani, Selasa (3/2/2026).
“Di daerah pemilihan saya terdapat kawasan pesisir yang luas, dengan ribuan nelayan kecil yang setiap hari hidup dari laut dan berhadapan dengan ketidakpastian cuaca, tingginya biaya operasional, serta fluktuasi hasil tangkapan. Karena itu, ketika kita berbicara _Artificial Intelligence_, fokus saya jelas: sektor perikanan dan dampaknya bagi nelayan kecil. Pertanyaannya sederhana, teknologi AI perikanan baik e-_logbook, fish technology, _maupun inovasi lainnya”.
Ia menekankan bahwa pembahasan AI tidak boleh berhenti pada kecanggihan sistem dan algoritma, tetapi harus menjawab persoalan nyata di lapangan. Pertanyaan mendasarnya, menurut Nila, adalah apakah teknologi ini mampu membuat nelayan lebih aman melaut, lebih efisien bekerja, dan lebih berdaulat atas hidupnya sendiri.
Politisi muda ini membandingkan dengan praktik di Jepang, di mana AI telah dimanfaatkan untuk memprediksi pergerakan ikan melalui data suhu laut, arus, dan histori tangkapan, lalu diterjemahkan menjadi rekomendasi sederhana bagi nelayan. Pendekatan tersebut, menurutnya, mencerminkan teknologi yang berpihak dan membumi.
“Teknologi yang sejati adalah teknologi yang membebaskan. Seperti ajaran Bung Karno, kemajuan harus berjalan seiring dengan keadilan sosial. AI perikanan harus membantu nelayan mengurangi risiko, menekan biaya bahan bakar, dan memastikan mereka pulang melaut dengan hasil yang lebih pasti,” ujarnya.
Dalam konteks Indonesia, Nila Yani menegaskan arah perjuangan kebijakan DPR RI Komisi VII bersama Fraksi PDI Perjuangan adalah memastikan negara memprioritaskan fitur AI yang berdampak langsung bagi nelayan kecil. Di antaranya sistem prediksi cuaca dan potensi tangkapan yang mudah dipahami, pencatatan hasil tangkapan yang sederhana dan tidak memberatkan, serta transparansi informasi pasar agar nelayan tidak terus berada pada posisi tawar yang lemah.
Ia juga mendorong peran aktif dunia akademik, khususnya IPB University, untuk menjadi mitra ideologis negara dalam memilah teknologi AI yang layak didorong melalui kebijakan dan anggaran negara.
“Keberhasilan AI dalam sektor perikanan bukan diukur dari seberapa canggih teknologinya, tetapi dari satu ukuran sederhana: apakah nelayan kecil hidupnya lebih aman, bebannya lebih ringan, dan masa depannya lebih pasti. Inilah makna berdirinya negara hadir dan berjuang bersama rakyat,” pungkas Nila Yani.
Melalui momentum ini, Nila Yani berharap transformasi AI di sektor perikanan dapat menjadi bagian dari jalan panjang perjuangan menuju ketahanan pangan nasional yang berdaulat. Dari langkah ini menjadi pendorong transformasi pangan nasional untuk ketahanan dan keberlanjutan pangan lokal. (*)
