Bojonegoro, metropantura.id
World Food Programme, badan PBB terbesar di dunia yang berdedikasi untuk mengakhiri kelaparan global, melaporkan lebih dari 295 juta orang di dunia menghadapi kelaparan akut pada 2024. Harga pangan internasional juga terus berfluktuasi.
Di tengah ancaman krisis pangan global, desa-desa Indonesia harus di dorong untuk tampil sebagai pilar utama kemandirian bangsa.
“Desa adalah basis ketahanan pangan nasional. Desa harus didorong menjadi pusat produksi sekaligus inovasi guna mewujudkan swasembada pangan sehingga bangsa kita terhindar dari krisis pangan global,” ungkap Prof. Zainuddin Maliki, Penasehat Menteri Desa dan PDT dalam Rakor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (27/9/25).
Dalam konteks geopolitik, isu pangan bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga pertahanan nasional. Karena itu, kemandirian desa dalam mengelola pangan dipandang sebagai fondasi penting bagi ketahanan bangsa.
“Menjaga pangan berarti menjaga masa depan Indonesia. Swasembada pangan hanya dapat terwujud bila desa diberdayakan sebagai pusat kedaulatan pangan,” tegas penerima MKD DPR RI Awards 2022 itu.
Di depan Tenaga Pendamping Profesional se-Kabupaten Bojonegoro, Prof. Zainuddin mengatakan bahwa Menteri Desa Yandri Susanto telah mengeluarkan Permendesa No. 3 tahun 2025 dengan mewajibkan 20 persen Dana Desa harus dialokasikan untuk ketahanan pangan.
“Kebijakan Pak Menteri Yandri tersebut menjadi landasan strategis bagi desa untuk mengembangkan usaha pangan yang berkelanjutan,” ungkap anggota DPR RI 2019-2024 itu.
Prof. Zainuddin meminta kepada Tenaga Pendamping Desa se-Kabupaten Bojonegoro untuk sungguh-sungguh mendampingi pemanfaatan dana desa. Penggunaan 20 persen Dana Desa yang tepat tentu saja bisa memacu peningkatan produktivitas lahan.
“Fokuskan juga pendampingan penguatan distribusi hasil pertanian desa agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan dengan harga yang adil,” ungkap Guru Besar Ilmu-ilmu Sosial itu.
Para Tenaga Pendamping Desa diharap perannya dalam mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih unruk bisa hadir sebagai kekuatan penopang produksi, distribusi, dan inovasi pangan lokal maupun nasional.
“Pastinya, swasembada pangan bukan lagi sekadar wacana, melainkan strategi yang dimulai dari desa untuk memastikan kemandirian bangsa. Jika desa kuat, pangan nasional akan terjaga,” pungkasnya. (dth)
