Gresik, metropantura.id
Kabupaten Gresik menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengelola Kawasan Bandar Grisse dengan baik guna memaksimalkan potensi perkembangan wilayah tersebut.
Hal itu terungkap dalam Forum Grup Diskusi (FGD) yang dilaksanakan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparekafbudpora) dengan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) di Bandar Grisse, Senin (15/5/2023) kemarin.
Diskusi ganyeng selama dua jam ini dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD M Abdul Qodir, Ketua Komisi II Asroin Widyana, Kadisparekrafbudpora drg Saifuddin Ghozali serta Ketua KWG Miftahul Arif.
Bupati Gus Yani menyatakan bahwa Bandar Grisse memiliki potensi besar untuk mengubah wilayah kumuh menjadi kawasan yang berkembang pesat.
Bandar Grisse ini, kata dia sebagai salah satu proyek strategis nasional yang juga revitalisasi tujuh ruas yang diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi banyak kota lain di Indonesia.
“Kami siap memberikan anggaran tambahan guna memperkuat peran aktif Pemkab dalam memajukan Bandar Grisse,” katanya.
Selain pemerintahan, Bupati menyatakan dibutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatan lebih luas. Dia pun sudah menyiapkan Bus Shalter yang mengangkut wisata kawasan Bandar Grisse.
“Sudah kami siapkan bus itu, sekarang masih dikaroseri, semoga secepatnya selesai agar bisa digunakan,” ungkap dia.
Ketua DPRD Gresik, M. Abdul Qodir, menegaskan bahwa visi pembangunan pariwisata dan kebudayaan berkelanjutan telah menjadi bagian integral dari dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, program-program konkret yang telah disusun oleh lembaga legislatif dan eksekutif bertujuan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana wisata yang memadai.
“Hal ini diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang merata di kawasan tersebut,” ujar dia.
Menanggapi pernyataan tersebut, Bupati Gresik menyampaikan usulan untuk memberikan wewenang yang lebih besar kepada Disparekafbudpora untuk kelola Bandar Grisse akan ditindaklanjuti.
Usulan tersebut dianggap serupa dengan pengelolaan luasan jalan di jalan Tunjungan yang telah terbukti berhasil. Bupati juga menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk mendukung pengelolaan optimal.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Gresik, Asroin Eidayama, mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab untuk mengelola Bandar Grisse agar menjadi lebih baik dan tertata.
Menurutnya, Bupati perlu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang berisi tugas lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung pengelolaan tersebut.
“Dengan komitmen yang tinggi diharapkan dapat mewujudkan potensi besar dari kawasan tersebut. Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Gresik, DPRD, dan OPD terkait,” terangnya.
Terpisah, Ketua KWG Miftahul Arif membahkan, media siap berkolaborasi dalam pengembangan kawasan yang menjadi bagus setelah mendapat kucuran APBN pada tahun kemarin.
Keseriusan itu, diungkapkan Miftah, terlihat ketika KWG melaksanakan studi banding ke Yogyakarta beberapa bulan yang lalu.
“Kantor kami berada disini, kami juga siap berkontribusi dalam meramaikan kawasan ini, kemarin kita bersama DPRD ke Yogyakarta untuk belajar pengelolaan wisata haritage,” tutupnya.(*/sgg)
