Bojonegoro, metropantura.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bojonegoro.
Melalui implementasi strategi pembangunan yang terencana dengan baik, Pemkab Bojonegoro telah mewujudkan program pembangunan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak-pihak terkait lainnya.
“Pengentasan kemiskinan diwujudkan melalui tiga strategi penanganan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Drs.Ec. M. Anwar Mukhtadlo,M.Si, Senin (8/5/2023).
Anwar melanjutkan untuk strategi dalam pengentasan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat diimplementasikan dengan program-program bantuan sosial dan beasiswa.
Bantuan sosial yang telah tersalurkan meliputi Program Santunan Duka yang telah diterima oleh 8.057 jiwa hingga tahun 2022, Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BNPT-D), dan Bansos Disabilitas Produktif (Handy Craft dan Tata Boga).
Selain itu juga bansos untuk anak yatim dan anak terlantar, bansos untuk warga dengan penyakit kronis, bansos makanan bagi lansia (Rantang Kasihmoe) Universal Health Coverage (UHC), bansos Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, bansos untuk kelompok rentan, bantuan kaki tangan palsu dan kursi roda bagi penyandang disabilitas berat. Juga bansos kepada eks ODGJ, bansos kepada keluarga anak terlantar, bansos bagi korban tindak kekerasan, dan listrik bagi keluarga miskin.
Sementara untuk program beasiswa yang telah tersalurkan meliputi Beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi pegiat pembangunan desa, Beasiswa Scientist, Beasiswa Dua Sarjana per Desa, dan Beasiswa Tugas Akhir. Selain itu terdapat juga Dana Alokasi Khusus Madrasah Aliyah (DAK MA).
“Bantuan beasiswa tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) putra putri daerah Bojonegoro”, tuturnya.
Anwar lebih detail menjelaskan, strategi peningkatan pendapatan masyarakat diwujudkan melalui Program Petani Mandiri (PPM), Kartu Pedagang Produktif (KPP), Bantuan untuk BUMDes, dan Jaringan Irigasi Usaha Tani. Selain itu juga program Jalan Usaha Tani, sumur bor (pertanian), bansos mesin jahit untuk disabilitas, 100.000 lapangan kerja baru, serta penataan pasar tradisional.
Seluruh program tersebut diluncurkan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di berbagai sektor, dari pertanian hingga usaha mikro dan pasar tradisional.
Untuk strategi ketiga dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yaitu meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Dalam upaya meminimalkan wilayah kantong kemiskinan tersebut, Pemkab Bojonegoro meningkatkan kualitas transportasi dengan pembangunan jembatan antar jalan cor, pembangunan Jembatan Terusan Bojonegoro Blora (TBB) dan Jembatan Terusan Bojonegoro Tuban (TBT), pengaspalan (overlay) jalan cor, pelebaran jalan nasional, rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan (pembangunan jalan beton), serta pembangunan jalan dan jembatan desa.
Selain itu di bidang insfrastruktur lainnya juga dilakukan pembangunan, penggantian, pelebaran dan rehabilitasi jembatan, serta pembangunan jalan cor kabupaten. Juga Bantuan Keuangan Desa (BKD) untuk jalan poros antar desa, pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) yang telah terpasang di 5.696 titik hingga tahun 2022.
Beberapa program yang langsung dirasakan masyarakat, diantaranya perbaikan atap, lantai dan dinding (Aladin) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 di 17.423 rumah. Selain itu juga tercapainya 100% Open Defecation Free (ODF), pembebasan tanah Bendung Gerak Karangnongko, mobil siaga desa, dan peningkatan infrastruktur sekolah untuk lembaga PAUD.
“Juga bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru, dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kesetaraan, serta BOP PAUD,” terang Anwar.
Pemkab Bojonegoro juga terus mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang memadai. Melalui cara tersebut, diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan.
“Adanya kemudahan akses tersebut tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berujung pada pengurangan kemiskinan,” pungkasnya.(*/red)
