Gresik, metropantura.id
Di tengah meningkatnya investasi industri dan tuntutan terhadap praktik pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan menjadi salah satu faktor yang semakin menentukan daya saing kawasan industri. Tidak lagi hanya mengandalkan infrastruktur dan utilitas, kawasan industri kini dituntut mampu membangun tata kelola lingkungan yang berbasis data, didukung monitoring jangka panjang, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
Pandangan tersebut mengemuka dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang diselenggarakan oleh PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) selaku pengelola Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE). Forum ini menghadirkan Pemerintah Kabupaten Gresik, akademisi, tenant kawasan, masyarakat pesisir, dan pelaku industri untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menegaskan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata dan kolaborasi lintas sektor.
“Butuh kolaborasi bersama industri, masyarakat pesisir, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami mengapresiasi sinergi yang telah dibangun, termasuk perlindungan jaminan sosial bagi nelayan serta rehabilitasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, Prof. Eddy Setiadi Soedjono, menjelaskan bahwa kondisi lingkungan kawasan industri maupun wilayah pesisir tidak dapat dinilai hanya berdasarkan satu parameter ataupun satu kali pengamatan.
“Perubahan kualitas perairan, kondisi ekosistem pesisir, maupun produktivitas sumber daya perikanan dipengaruhi banyak faktor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu diperlukan monitoring jangka panjang, data berkala, serta kajian multidisiplin sebelum menarik kesimpulan mengenai kondisi lingkungan suatu kawasan,” kata Prof. Eddy.
Menurutnya, pendekatan berbasis data menjadi landasan penting agar setiap kebijakan pengelolaan lingkungan dilakukan secara objektif, terukur, dan berkelanjutan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Sri Subaidah, mengatakan pembangunan industri dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan melalui sistem monitoring yang konsisten dan didukung aksi nyata di lapangan.
“Kami mengapresiasi langkah BKMS yang telah menginisiasi penanaman ribuan pohon mangrove di kawasan Kalimireng. Selain membantu mengurangi abrasi dan mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim, mangrove menjadi investasi lingkungan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat hingga generasi mendatang,” ujarnya.
Sebagai implementasi pendekatan tersebut, JIIPE secara rutin melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan menggunakan hasil uji laboratorium terakreditasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
Aksi Nyata untuk Ekosistem dan Masyarakat Pesisir
Selain memperkuat tata kelola lingkungan melalui monitoring berbasis data, JIIPE juga menjalankan berbagai upaya rehabilitasi ekosistem pesisir yang diharapkan memberikan manfaat ekologis sekaligus mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, JIIPE bersama Pemerintah Kabupaten Gresik, akademisi, tenant kawasan, masyarakat pesisir, dan berbagai pemangku kepentingan melaksanakan penanaman 1.000 bibit mangrove, pelepasan 1.000 benih ikan, serta 100 benih kepiting di kawasan Kalimireng.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik, Arief Witjaksono, mengatakan penyebaran benih ikan dan kepiting diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sumber daya perikanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Harapannya, hasil tangkapan dapat semakin tersedia di sekitar kawasan sehingga nelayan tidak perlu melaut lebih jauh. Upaya ini harus dijaga bersama agar manfaat ekologis dan ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” katanya.
Tokoh masyarakat pesisir Kalimireng, Isharul, berharap kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar pembangunan kawasan industri berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan.
Senada dengan itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Gresik), Hamzah Takim, menilai penanaman mangrove di sepanjang aliran Sungai Kalimireng merupakan langkah positif dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendukung keberlanjutan kawasan tangkap nelayan.
Penguatan Infrastruktur Lingkungan
Selain memperkuat sistem monitoring dan rehabilitasi ekosistem pesisir, JIIPE juga terus mengembangkan infrastruktur lingkungan sebagai bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Saat ini JIIPE telah mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan. Seiring berkembangnya kawasan industri dan meningkatnya aktivitas operasional, BKMS juga tengah menyiapkan pengembangan fasilitas tersebut menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) guna meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah secara mandiri, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Direktur PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), Bambang Soetiono, mengatakan bahwa tata kelola lingkungan telah menjadi bagian dari strategi pembangunan kawasan.
“Ke depan, daya saing kawasan industri tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi juga oleh kredibilitas tata kelola lingkungannya. Karena itu kami terus memperkuat monitoring berbasis data, mengembangkan infrastruktur lingkungan, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, tenant, dan masyarakat sebagai bagian dari strategi pembangunan kawasan yang berkelanjutan,” ujar Bambang.
Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, JIIPE menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola lingkungan melalui monitoring berbasis data, penguatan infrastruktur lingkungan, rehabilitasi ekosistem pesisir, dan kolaborasi multipihak, sebagai bagian dari pembangunan kawasan industri yang kompetitif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.(*)
