Bojonegoro, metropantura.id
DPRD dan LSM Bojonegoro soroti mangkraknya proyek pembangunan Rumah Sakit Onkologi, selain mengkritisi mereka meminta pihak terkait dalam hal ini untuk bisa dipertanggungjawabkan.
Diketahui, Pembangunan RS khusus kanker (Onkologi) di Bojonegoro terancam mangkrak dan meleset dari target penyelesaian. Proyek yang berlokasi di bekas gedung perkantoran The Residence, Jalan Nasional Bojonegoro-Cepu, Desa Talok, Kecamatan Kalitidu, hingga Kamis (20/3/2025) masih mandek. Ketiadaan pengawasan yang memadai diduga menjadi penyebabnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, pembangunan RS yang dianggarkan dalam dua tahap ini belum menunjukkan kemajuan signifikan. Tahap kedua, sesuai laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bojonegoro, dianggarkan Rp19 miliar dalam APBD 2024, dengan nilai kontrak Rp18.807.742.659,89.
Proyek dengan kalender pelaksanaan 160 hari kerja sejak 22 Juli 2024 ini dikerjakan oleh PT. Hariz Tiga Putra (Jember No. 50, Cluring, Banyuwangi). Papan informasi di lokasi mencantumkan PT. Hariz Reka Bimaka KSO sebagai penyedia jasa dan PT. Pilar Empat Konsultan sebagai konsultan pelaksana. Tahap pertama, pada APBD 2023 menghabiskan anggaran Rp240 juta (nilai kontrak Rp239 juta).
Dikonfirmasi, Sutito Hadi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK) Bojonegoro, enggan memberikan keterangan detail terkait keterlambatan proyek ini.
Ketua LSM PIPRB Bojonegoro, Manan juga menyoroti lambatnya pembangunan RS tersebut. Pihaknya menyayangkan pemerintah terlalu dini dalam mengambil keputusan.
“Seharusnya pembangunan tersebut melalui perencanaan yang matang dan kajian yang menyeluruh. RS tersebut sudah dibutuhkan atau belum di Bojonegoro. Prinsip penggunaan APBD itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan apabila sampai mangkrak terkesan hanya menghambur hamburkan anggaran saja.” katanya.
Manan menambahkan, sedangkan sisi lain Bojonegoro masih masuk kategori kabupaten termiskin walaupun APBD nya terbesar ke dua di Jawa Timur, setelah kota Surabaya.
“Ini sangat ironis dan memprihatinkan. Dari ketidak jelasan hal tersebut diatas dapat disimpulkan, semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, bahkan potensi mal administrasi dan tindak pidana korupsi.” tandas Mbah Manan, panggilan akrabnya.
Sementara, Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, saat di temui awak media di kantornya, ia mengungkapkan keprihatinannya dengan permasalahan tersebut.
“Kemarin saat rapat kita tanya ke Dinas Kesehatan juga belum bisa jawab, karena disamping Kadiskesnya baru, juga belum diserahkan sama PU Cipta Karya ke Dinas Kesehatan dan saat sidak pertengahan Desember 2024 kemarin kami pesimis proyek ini selesai tepat waktu.” ujarnya.
“Ketidakhadiran OPD teknis saat sidak sangat mengecewakan. Dalam rapat badan anggaran terkait LPJ, kami akan meminta pertanggungjawaban OPD teknis.” tegas Politisi Partai Golkar tersebut.
Ahmad Supriyanto menambahkan, mengingat besarnya anggaran yang bersumber dari APBD (pajak rakyat), RS onkologi ini harus segera difungsikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kami telah menyusun rekomendasi dalam rapat LPJ agar RS ini segera dimanfaatkan,” pungkasnya.” (*/red)
